Gagasan Hukum untuk Ruang Publik

Law & Governance

KPU: Persoalan Syarat Pendidikan Dinilai Bukan Sengketa Hasil

Ruang pembuktian yang diminta para Pemohon pada sidang pertama mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Rabu, 23 September 2026, KPU tidak langs...

02 Oct 2026 · 4 menit baca

Law & Governance

Sidang Pertama PHPU Presiden: Pemohon Meminta Ruang Pembuktian

Dua tahun setelah Pemilu 2024 berakhir, persoalan mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden akhirnya dibawa ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, sebelum sampai pada pertanyaan apakah persyaratan it...

02 Oct 2026 · 4 menit baca

Edulaw Insight

Bisakah Presiden Kembali Dipilih MPR? Membaca Batas Perubahan UUD NRI 1945

Wacana mengenai mekanisme pemilihan Presiden kembali membawa kita pada satu pertanyaan mendasar: apakah Presiden harus selalu dipilih langsung oleh rakyat, ataukah mekanisme tersebut dapat diubah sehingga Presiden kembal...

01 Oct 2026 · 5 menit baca

Law & Governance

Permohonan Diajukan ke MK, Perkara PHPU Presiden 2024 Diregistrasi

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih dari dua tahun setelah penetapan hasil Pilpres 2024, Denny Indrayana bersama sebelas Pemohon lainnya.

01 Oct 2026 · 3 menit baca

Regulatory Update

Restorative Justice di Sektor Keuangan: Antara Pemulihan Korban dan Batas Kepentingan Publik

UU Nomor 4 Tahun 2026 memperkenalkan restorative justice (RJ) untuk tindak pidana sektor jasa keuangan sejak penyelidikan hingga persidangan. Mekanisme ini menekankan pemulihan korban melalui kesepakatan, tetapi tidak boleh dimaknai sekadar “membayar kerugian lalu perkara selesai”. Penerapannya harus menyeimbangkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan publik, serta perlindungan terhadap stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan.

01 Oct 2026 · 7 menit baca

Legal 101

Tiga Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Sebutan wakil rakyat tentu tidak hanya membawa mandat sesederhana menyampaikan suara masyarakat saja. Di baliknya, terdapat tanggung jawab konstitusional untuk membentuk undang-undang, membahas dan menetapkan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga tanggung jawab tersebut merupakan fungsi utama DPR, yang dijelaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

30 Sep 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Memahami Kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut harus dijalankan untuk kepentingan serta sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian dapat berujung pada pertanggungjawaban pribadi.

28 Sep 2026 · 7 menit baca

Edulaw Insight

E-Voting dan Problem Kepercayaan: Dari Trust menuju Verifiability dalam Desain Pemilu

E-voting bukan sekadar persoalan mempercepat pemungutan dan penghitungan suara, tetapi memastikan hasil pemilu dapat diverifikasi dan diaudit. Dalam demokrasi, kepercayaan kepada penyelenggara maupun teknologi tidak dapat menggantikan pembuktian. Kesiapan e-voting di Indonesia harus mencakup legitimasi konstitusional, kepercayaan institusional, keamanan teknologi, serta verifiability dan auditability. Tujuannya bukan sekadar trusted election, melainkan provable election.

26 Sep 2026 · 8 menit baca

Regulatory Update

Menanti UU Perampasan Aset: Belajar dari Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Maraknya tindak pidana korupsi mendorong untuk pembuatan peraturan, supaya memberi efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. peraturan sebelumya sudah membahas secara jelas hukuman untuk pelaku korupsi. akan tetapi, hukuman yang diberikan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. maka pengesahan RUU Perampasan aset yang sudah diajukan ke DPR RI dianggap sebagai jalan utama untuk menghukum pelaku dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

23 Sep 2026 · 7 menit baca

Legal 101

Constitutional Complaint: Mekanisme Perlindungan Hak yang Belum Dimiliki Indonesia

Ketika sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi, masyarakat memiliki mekanisme untuk mengujinya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana jika persoalannya bukan terletak pada u...

22 Sep 2026 · 6 menit baca

Legal 101

Siapa yang Berwenang Mengubah Konstitusi? Mengenal Primary dan Secondary Constituent Power

Konstitusi dapat diubah melalui mekanisme amendemen, tetapi kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Memahami primary dan secondary constituent power membantu melihat siapa yang berwenang mengubah konstitusi dan sejauh mana perubahan dapat dilakukan.

19 Sep 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Mengenal Apa Itu Perseroan Terbatas

Mengenal Perseroan Terbatas (PT), mulai dari pengertian, karakteristik, tanggung jawab pemegang saham, pendirian, hingga perkembangan PT di Indonesia.

17 Sep 2026 · 7 menit baca