Kanal Editorial
Baca analisis hukum Edulaw Project mengenai isu aktual, putusan, kebijakan, dan persoalan publik berdasarkan riset serta argumentasi yang jernih.
Artikel Pilihan Kanal
Menampilkan 1–12 dari 30 artikel
Edulaw Insight
Pengangkatan Wantimpres yang melampaui batas tiga bulan melanggar asas legalitas dan mengandung cacat wewenang ratione temporis. Keppres tersebut berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan forum pengujian melalui keberatan kepada Presiden sebelum diajukan gugatan pembatalan ke PTUN.
Edulaw Insight
Krisis 1998 memicu penarikan dana massal. Menanggapi risiko moral hazard dari kebijakan darurat blanket guarantee, pemerintah membentuk LPS lewat UU 24/2004 untuk menyediakan penjaminan simpanan terukur hingga Rp2 miliar per nasabah demi menjaga stabilitas dan kepercayaan perbankan.
Edulaw Insight
Pelajari aturan asal barang (Rules of Origin) WTO dan RCEP. Pembahasan mencakup sejarah dari Konvensi Kyoto, kriteria wholly obtained dan substantial transformation (CTC & RVC), hingga peran kelembagaan Komite ARoO dan WCO dalam menjamin kepastian perdagangan internasional.
Edulaw Insight
Pada aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan antarbadan usaha yang berafiliasi pada dasarnya tidak wajib melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Edulaw Insight
Pada dasarnya, UU 5/1999 memuat, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Namun, dalam membaca norma dalam legislasi tersebut ternyata memiliki dua pendekatan, yaitu per se illegal dan rule of reason.
Edulaw Insight
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan Presiden mengusulkan calon Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan kemudian MPR memilihnya. Pasal 140 ayat (4) Tatib MPR memunculkan persoalan saat kewenangan memilih beralih kepada Presiden.
Edulaw Insight
Di tengah tingginya backlog perumahan di Indonesia, sekuritisasi aset menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat memperkuat likuiditas sektor perumahan. Melalui mekanisme ini, piutang KPR dialihkan dan ditransformasikan menjadi Efek Beragun Aset (EBA) yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Bagaimana mekanisme sekuritisasi aset bekerja dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya?
Edulaw Insight
Wacana mengenai mekanisme pemilihan Presiden kembali membawa kita pada satu pertanyaan mendasar: apakah Presiden harus selalu dipilih langsung oleh rakyat, ataukah mekanisme tersebut dapat diubah sehingga Presiden kembal...
Edulaw Insight
E-voting bukan sekadar persoalan mempercepat pemungutan dan penghitungan suara, tetapi memastikan hasil pemilu dapat diverifikasi dan diaudit. Dalam demokrasi, kepercayaan kepada penyelenggara maupun teknologi tidak dapat menggantikan pembuktian. Kesiapan e-voting di Indonesia harus mencakup legitimasi konstitusional, kepercayaan institusional, keamanan teknologi, serta verifiability dan auditability. Tujuannya bukan sekadar trusted election, melainkan provable election.
Edulaw Insight
Esensi konstitusionalisme dapat ditempatkan pada satu hubungan yang tampak paradoksal, tetapi justru menjadi dasar kehidupan bernegara: manusia yang bebas membentuk kekuasaan, lalu menggunakan konstitusi untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dibentuknya tidak merampas kebebasan itu kembali.
Edulaw Insight
MPR membutuhkan alat kelengkapan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, muncul persoalan ketika UU MD3 hanya mengatur dua alat kelengkapan, sementara Tata Tertib MPR 2024 menetapkan enam. Apakah MPR telah melampaui kewenangannya?
Edulaw Insight
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dibentuk sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, namun kebijakan pemangkasan Dana Desa menimbulkan persoalan terhadap kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan mendukung keberlanjutan program Kopdes. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali proporsi penggunaan Dana Desa agar pengembangan Kopdes tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar dan prioritas pembangunan desa.
Kanal Terkait
14 artikel
Analisis hukum, konstitusi, kebijakan publik, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan untuk memahami hubungan negara dengan masyarakat.
Buka kanal26 artikel
Panduan dasar hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, mulai dari konsep, hak, prosedur, hingga istilah penting dalam kehidupan sehari-hari.
Buka kanal12 artikel
Ikuti perkembangan regulasi terbaru beserta konteks, perubahan utama, dan dampaknya bagi masyarakat, institusi, serta praktik hukum.
Buka kanal