Legal 101: Memahami Dasar-Dasar Hukum

Legal 101

Mengenal KPU, Bawaslu, dan DKPP: Tiga Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu sering kali dipahami sebatas proses mencoblos, menghitung suara, dan menetapkan siapa yang menang. Padahal, demokrasi elektoral tidak cukup hanya dengan memastikan suara rakyat terkumpul. Menjaga demokrasi agar tidak berhenti pada bilik suara membutuhkan sistem penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, pengawasan yang efektif, dan penegakan kode etik yang tegas. Lantas, Siapa yang menjamin pemilu berjalan sesuai aturan?

29 Oct 2026 · 6 menit baca

Legal 101

Memahami Kewenangan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Apa sebenarnya peran Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas? Simak kedudukan, tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan mekanisme pengangkatannya berdasarkan UU Perseroan Terbatas.

28 Oct 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Dari Demokrasi Parlementer hingga Pemilu Serentak, Sudah Berapa Kali Indonesia Menyelenggarakan Pemilu?

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1955 hingga Pemilu 2024, Indonesia telah melaksanakan 13 kali pemilu nasional dengan berbagai perubahan dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraannya. Perjalanan pemilu Indonesia mencakup masa Demokrasi Parlementer, Orde Baru, transisi Reformasi, pemilihan presiden secara langsung, hingga era pemilu serentak. Bagaimana dinamika perkembangan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, dan apa saja perubahan penting yang mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia?

26 Oct 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Kapan Merger & Akuisisi Wajib Lapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

Merger dan akuisisi tidak hanya menjadi strategi ekspansi bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi dalam hukum persaingan usaha. Di Indonesia, kewajiban notifikasi kepada KPPU ditentukan antara lain berdasarkan nilai aset dan nilai penjualan para pihak yang bertransaksi. Lalu, bagaimana cara menghitung kedua nilai tersebut dan kapan suatu aksi korporasi wajib dinotifikasikan?

11 Oct 2026 · 7 menit baca

Legal 101

DPR dari Masa ke Masa: Perjalanan Lembaga Perwakilan dalam Dinamika Ketatanegaraan.

“DPR yang kita kenal hari ini tidak lahir dalam satu malam.” Kedudukan DPR terus berkembang mengikuti dinamika konstitusi. Perubahan kedudukan dan kewenangan DPR menunjukkan bahwa lembaga perwakilan selalu berkembang mengikuti dinamika ketatanegaraan Indonesia.”

04 Oct 2026 · 6 menit baca

Legal 101

Tiga Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Sebutan wakil rakyat tentu tidak hanya membawa mandat sesederhana menyampaikan suara masyarakat saja. Di baliknya, terdapat tanggung jawab konstitusional untuk membentuk undang-undang, membahas dan menetapkan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga tanggung jawab tersebut merupakan fungsi utama DPR, yang dijelaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

30 Sep 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Memahami Kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut harus dijalankan untuk kepentingan serta sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian dapat berujung pada pertanggungjawaban pribadi.

28 Sep 2026 · 7 menit baca

Legal 101

Constitutional Complaint: Mekanisme Perlindungan Hak yang Belum Dimiliki Indonesia

Ketika sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi, masyarakat memiliki mekanisme untuk mengujinya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana jika persoalannya bukan terletak pada u...

22 Sep 2026 · 6 menit baca

Legal 101

Siapa yang Berwenang Mengubah Konstitusi? Mengenal Primary dan Secondary Constituent Power

Konstitusi dapat diubah melalui mekanisme amendemen, tetapi kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Memahami primary dan secondary constituent power membantu melihat siapa yang berwenang mengubah konstitusi dan sejauh mana perubahan dapat dilakukan.

19 Sep 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Mengenal Apa Itu Perseroan Terbatas

Mengenal Perseroan Terbatas (PT), mulai dari pengertian, karakteristik, tanggung jawab pemegang saham, pendirian, hingga perkembangan PT di Indonesia.

17 Sep 2026 · 7 menit baca

Legal 101

Judicial Review: Wujud Checks and Balances dalam Negara Hukum

Apa yang dapat dilakukan ketika undang-undang dianggap merugikan hak konstitusional? Kenali judicial review di Mahkamah Konstitusi, mulai dari jenis pengujian, pihak yang dapat mengajukan, hingga akibat putusannya.

09 Sep 2026 · 6 menit baca

Legal 101

Mengenal Apa itu Pengesahan Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Ratifikasi

Ratifikasi merupakan proses pengesahan perjanjian internasional oleh suatu negara sebagai bentuk persetujuan untuk terikat pada ketentuan yang disepakati, sekaligus menjadi langkah penting agar isi perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum dalam sistem hukum nasional.

01 Sep 2026 · 3 menit baca