Gagasan Hukum untuk Ruang Publik

Edulaw Insight

Dari Pedoman Kabinet Merah Putih Menuju RUU Lembaga Kepresidenan

Empat pedoman Kabinet Merah Putih mencerminkan cara Presiden Prabowo menerjemahkan mandat politik ke dalam arah pemerintahan. Namun, kedudukan hukum pedoman pemerintahan belum diatur secara jelas. Kondisi ini memperkuat relevansi RUU Lembaga Kepresidenan untuk membangun kerangka kekuasaan Presiden yang jelas, terukur, dan akuntabel. Pedoman dapat berganti mengikuti mandat setiap Presiden, tetapi aturan main penyelenggaraan kekuasaan kepresidenan harus tetap.

18 Aug 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Konstitusi: Membentuk dan Membatasi Kekuasaan

Konstitusi merupakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara, kekuasaan, dan warga negara. Ia tidak hanya membentuk dan membagi kekuasaan, tetapi juga membatasinya serta menjamin hak konstitusional warga negara. Konstitusi dapat berkembang melalui perubahan teks, praktik ketatanegaraan, dan penafsiran. Kehidupan konstitusional terwujud ketika kekuasaan dijalankan sesuai batas, prinsip, dan nilai yang ditetapkan konstitusi.

17 Aug 2026 · 5 menit baca

Edulaw Insight

Memahami Hukum dari Berbagai Sudut Pandang

Hukum tidak memiliki satu pengertian tunggal. Ia dapat dipahami sebagai ilmu, norma, tata hukum, keputusan, institusi, perilaku, hingga jalinan nilai. Pembedaan hukum sebagai norma (das sollen) dan nomos (das sein) menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dibaca dari teks, tetapi juga dari praktiknya. Memahami hukum berarti melihat aturan, institusi, praktik, dan nilai sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bernegara.

12 Aug 2026 · 5 menit baca

Edulaw Insight

Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Dissenting opinion merupakan pendapat hakim yang berbeda dari mayoritas dan telah menjadi bagian penting dalam praktik peradilan Indonesia. Keberadaannya mencerminkan dinamika deliberasi hakim sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan. Argumentasi dalam dissenting opinion juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan hukum di masa mendatang.

10 Aug 2026 · 6 menit baca

Edulaw Insight

AI dalam Kampanye Pemilu Indonesia: Belajar dari Korea Selatan

Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 memperbolehkan AI dalam kampanye sepanjang tidak membentuk citra diri yang menyesatkan. Dibanding Korea Selatan yang telah mengatur deepfake melalui legislasi, Indonesia masih memerlukan pembaruan hukum pemilu untuk merespons perkembangan teknologi AI.

06 Aug 2026 · 4 menit baca

Edulaw Insight

Putusan Mahkamah Konstitusi Mengubah Nasib Kuota Internet Yang Hangus

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi yang dilindungi konstitusi. Negara dan operator wajib menyediakan mekanisme perlindungan, seperti rollover, perpanjangan masa aktif, kompensasi, atau refund, guna menjamin hak konsumen tanpa mengabaikan keberlanjutan layanan telekomunikasi.

06 Aug 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Kenapa Direksi BUMN Butuh "Payung" Hukum Bernama Business Judgment Rule?

UU Nomor 1 Tahun 2025 mempertegas penerapan Business Judgment Rule (BJR) bagi direksi BUMN untuk melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Penguatan ini diharapkan mencegah kriminalisasi atas risiko bisnis, namun tetap tidak memberi kekebalan hukum terhadap korupsi. Keberhasilannya bergantung pada penerapan yang konsisten oleh penegak hukum dalam membedakan kegagalan bisnis dan tindak pidana korupsi.

05 Aug 2026 · 4 menit baca

Regulatory Update

Permen Komdigi 9/2026 Batasi Penggunaan Media Sosial Bagi Anak

Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur batas usia penggunaan platform digital, verifikasi usia, dan kewajiban pelindungan anak oleh penyelenggara sistem elektronik. Media sosial pada umumnya dikategorikan sebagai layanan berisiko tinggi sehingga pengguna di bawah 16 tahun dibatasi. Regulasi ini bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait dasar hukum, efektivitas verifikasi usia, akses informasi, dan kesiapan platform digital.

04 Aug 2026 · 4 menit baca

Regulatory Update

Negara sebagai Aktor Utama dalam Tata Kelola Ekspor SDA Strategis: Membaca PP No. 24 Tahun 2026

PP Nomor 24 Tahun 2026 memperkuat peran negara dalam tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui penetapan komoditas strategis, pengendalian ekspor, dan penunjukan BUMN Ekspor sebagai pelaku utama. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, namun keberhasilannya bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, efisien, serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

02 Aug 2026 · 5 menit baca

Edulaw Insight

Menelusuri Perjalanan Kelembagaan KPK dalam Dua Dekade

Perjalanan KPK selama lebih dari dua dekade menunjukkan perubahan kelembagaan yang memicu pertanyaan: masihkah independensi dan cita hukum pembentukannya tetap terjaga?

01 Aug 2026 · 4 menit baca

Edulaw Insight

Sah! Mahkamah Konstitusi Putuskan Program MBG Tidak Lagi Dapat Menggunakan Anggaran Pendidikan

Latar BelakangProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah yang sejak awal pelaksanaannya menjadi perhatian publik. Selain karena cakupan penerima manfaatnya yang sangat luas,...

30 Jul 2026 · 11 menit baca

Edulaw Insight

Ketika Media Sosial Menghakimi: Di Mana Letak Asas Praduga Tak Bersalah?

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai dugaan tindak pidana. Dalam hitungan menit, sebuah peristiwa dapat menjadi viral dan...

30 Jul 2026 · 5 menit baca