Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai dugaan tindak pidana. Dalam hitungan menit, sebuah peristiwa dapat menjadi viral dan memunculkan berbagai opini publik. Tidak jarang, seseorang yang baru berstatus terlapor, tersangka, bahkan sekadar diduga terlibat dalam suatu perkara telah lebih dahulu dijatuhi "vonis" oleh masyarakat melalui komentar, unggahan, maupun pemberitaan yang beredar di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga ruang terbentuknya trial by social media yang berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang suatu perkara hukum.
Asas Praduga Tak Bersalah sebagai Pilar Negara Hukum
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki setiap orang diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini hadir untuk melindungi hak setiap individu dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan berdasarkan alat bukti, bukan asumsi atau tekanan publik.
Di Indonesia, asas praduga tak bersalah tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satunya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Pengaturan yang lebih spesifik kemudian ditegaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
"Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."
Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegasan bahwa:
"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
Hal tersebut menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak hanya melindungi tersangka atau terdakwa, tetapi juga menjaga objektivitas aparat penegak hukum agar setiap perkara diputus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Fenomena Trial by Social Media
Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai suatu perkara pidana. Sayangnya, kemudahan tersebut sering kali diikuti dengan munculnya penghakiman publik sebelum proses hukum selesai. Potongan video, foto, atau narasi yang belum tentu utuh dengan cepat menyebar dan membentuk opini bahwa seseorang telah bersalah, meskipun proses penyidikan atau persidangan masih berlangsung.
Fenomena ini dikenal sebagai trial by social media, yaitu kondisi ketika masyarakat seolah-olah mengambil alih peran pengadilan dengan memberikan penilaian terhadap seseorang tanpa melalui proses pembuktian yang sah. Akibatnya, seseorang dapat kehilangan nama baik, pekerjaan, bahkan mengalami tekanan psikologis meskipun pada akhirnya belum tentu terbukti bersalah di hadapan hukum.
Tantangan terhadap Asas Praduga Tak Bersalah
Penghakiman di media sosial dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Pertama, terbentuknya stigma negatif yang sulit dihilangkan meskipun seseorang kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Kedua, tekanan opini publik berpotensi memengaruhi independensi proses penegakan hukum apabila aparat merasa terdorong untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Ketiga, penyebaran informasi yang tidak lengkap atau bahkan tidak benar dapat memperburuk keadaan dan memicu pelanggaran terhadap hak privasi maupun hak atas nama baik seseorang.
Di sisi lain, kebebasan berekspresi memang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk menghakimi seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam negara hukum, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas due process of law, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia.
Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Berekspresi dan Proses Hukum
Media sosial memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan mengawasi jalannya penegakan hukum. Akan tetapi, masyarakat perlu menyadari bahwa kritik terhadap proses hukum berbeda dengan menyatakan seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, literasi hukum dan literasi digital menjadi hal yang penting agar masyarakat mampu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.
Selain itu, media massa, pembuat konten, maupun pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab etis untuk menyajikan informasi secara berimbang dan tidak membangun opini yang dapat merugikan hak seseorang. Penggunaan istilah yang sesuai dengan status hukum, seperti "terlapor", "tersangka", atau "terdakwa", merupakan bentuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Fenomena trial by social media menjadi tantangan nyata bagi penerapan asas praduga tak bersalah di era digital. Kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi tidak boleh menggeser prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah harus menjadi tanggung jawab bersama, baik aparat penegak hukum, media, pembuat konten, maupun masyarakat sebagai pengguna media sosial. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat tetap berjalan selaras dengan tegaknya prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan terwujudnya sistem peradilan yang adil.
