Gagasan Hukum untuk Ruang Publik

Edulaw Insight

Konstitusionalisme: Membatasi Kekuasaan, Menjaga Kebebasan

Esensi konstitusionalisme dapat ditempatkan pada satu hubungan yang tampak paradoksal, tetapi justru menjadi dasar kehidupan bernegara: manusia yang bebas membentuk kekuasaan, lalu menggunakan konstitusi untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dibentuknya tidak merampas kebebasan itu kembali.

14 Sep 2026 · 8 menit baca

Legal 101

Judicial Review: Wujud Checks and Balances dalam Negara Hukum

Apa yang dapat dilakukan ketika undang-undang dianggap merugikan hak konstitusional? Kenali judicial review di Mahkamah Konstitusi, mulai dari jenis pengujian, pihak yang dapat mengajukan, hingga akibat putusannya.

09 Sep 2026 · 6 menit baca

Law & Governance

Setelah Bertahun-Tahun Berstatus "Hubungan Kemitraan", Akankah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Mengubah Nasib Pekerja Platform Digital?

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mulai mengakui kebutuhan perlindungan bagi pekerja platform digital, tetapi belum menuntaskan status hukum mereka. Pasal 51 menjanjikan pembentukan undang-undang khusus paling lambat dua tahun setelah RUU diundangkan. Di tengah optimisme legislator, serikat pekerja mengkhawatirkan status “mitra” atau bahkan “pengusaha UMKM” justru mengaburkan hubungan kerja dan menghindarkan platform dari kewajiban ketenagakerjaan.

08 Sep 2026 · 4 menit baca

Regulatory Update

PP No. 33 Tahun 2026 dan Penguatan Rezim Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Dari Persetujuan Formal Menuju Tata Kelola Data yang Akuntabel

PP Nomor 33 Tahun 2026 memperkuat pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi dengan menggeser pendekatan dari persetujuan formal menuju tata kelola data yang berbasis legalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan risiko. Regulasi ini mengatur persetujuan, kebocoran data, pemrosesan berisiko tinggi termasuk AI, DPIA, hingga transfer data lintas negara. Pelindungan data kini menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko.

05 Sep 2026 · 10 menit baca

Edulaw Insight

Tatib MPR Melampaui UU MD3? Menyoal Batas Kewenangan Membentuk Alat Kelengkapan

MPR membutuhkan alat kelengkapan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, muncul persoalan ketika UU MD3 hanya mengatur dua alat kelengkapan, sementara Tata Tertib MPR 2024 menetapkan enam. Apakah MPR telah melampaui kewenangannya?

04 Sep 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Mengenal Apa itu Pengesahan Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Ratifikasi

Ratifikasi merupakan proses pengesahan perjanjian internasional oleh suatu negara sebagai bentuk persetujuan untuk terikat pada ketentuan yang disepakati, sekaligus menjadi langkah penting agar isi perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum dalam sistem hukum nasional.

01 Sep 2026 · 3 menit baca

Legal 101

Kilas Singkat Seputar Administrative Penal Law

Administrative penal law menggambarkan persinggungan hukum administrasi dan hukum pidana ketika sanksi pidana digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma administratif. Persoalan utamanya terletak pada batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, hubungan sanksi administratif dan pidana, serta risiko bergesernya hukum pidana dari ultimum remedium menjadi primum remedium. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan terukur.

31 Aug 2026 · 7 menit baca

Edulaw Insight

Pemangkasan Dana Desa Untuk Kopdes: Membaca Pergeseran Prioritas Pembangunan Desa

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dibentuk sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, namun kebijakan pemangkasan Dana Desa menimbulkan persoalan terhadap kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan mendukung keberlanjutan program Kopdes. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali proporsi penggunaan Dana Desa agar pengembangan Kopdes tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar dan prioritas pembangunan desa.

29 Aug 2026 · 3 menit baca

Legal 101

Hak Prerogratif Presiden: Seberapa Jauh Kekuasaan Itu Dapat Digunakan?

Hak prerogatif Presiden sering dipahami sebagai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan tertentu. Namun, seberapa jauh kewenangan tersebut dapat digunakan? Simak batas kekuasaan Presiden dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip negara hukum.

28 Aug 2026 · 4 menit baca

Legal 101

Bukan Sekadar Putusan: Mengapa Yurisprudensi Penting dalam Praktik Peradilan?

Ketika sebuah perkara telah diputus oleh hakim, proses peradilan seolah telah selesai. Namun, tidak semua putusan berhenti sebagai penyelesaian bagi para pihak.

27 Aug 2026 · 5 menit baca

Legal 101

Asas Legalitas: Membatasi Kekuasaan Negara dalam Hukum Pidana

Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege membatasi kekuasaan negara sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan hukum. Asas ini mengharuskan hukum pidana tertulis, berlaku terlebih dahulu, dirumuskan secara jelas, dan tidak diperluas melalui analogi yang merugikan terdakwa.

21 Aug 2026 · 3 menit baca

Legal 101

Dissenting dan Concurring Opinion: Jejak Perbedaan dalam Putusan Hakim

Dissenting opinion dan concurring opinion merekam perbedaan pandangan hakim dalam proses pengambilan putusan. Dissenting opinion menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat mayoritas, sedangkan concurring opinion menyetujui amar tetapi menggunakan alasan hukum berbeda. Keduanya memperlihatkan bahwa putusan merupakan hasil deliberasi dan perdebatan argumentatif, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta perkembangan pemikiran hukum.

20 Aug 2026 · 3 menit baca