Gagasan Hukum untuk Ruang Publik

Legal 101

Dari Demokrasi Parlementer hingga Pemilu Serentak, Sudah Berapa Kali Indonesia Menyelenggarakan Pemilu?

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1955 hingga Pemilu 2024, Indonesia telah melaksanakan 13 kali pemilu nasional dengan berbagai perubahan dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraannya. Perjalanan pemilu Indonesia mencakup masa Demokrasi Parlementer, Orde Baru, transisi Reformasi, pemilihan presiden secara langsung, hingga era pemilu serentak. Bagaimana dinamika perkembangan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, dan apa saja perubahan penting yang mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia?

26 Oct 2026 · 5 menit baca

Edulaw Insight

Pengangkatan 26 Anggota Wantimpres yang Melampaui Batas Waktu

Pengangkatan Wantimpres yang melampaui batas tiga bulan melanggar asas legalitas dan mengandung cacat wewenang ratione temporis. Keppres tersebut berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan forum pengujian melalui keberatan kepada Presiden sebelum diajukan gugatan pembatalan ke PTUN.

25 Oct 2026 · 4 menit baca

Edulaw Insight

Bagaimana Indonesia Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Pasca krisis Moneter 1998

Krisis 1998 memicu penarikan dana massal. Menanggapi risiko moral hazard dari kebijakan darurat blanket guarantee, pemerintah membentuk LPS lewat UU 24/2004 untuk menyediakan penjaminan simpanan terukur hingga Rp2 miliar per nasabah demi menjaga stabilitas dan kepercayaan perbankan.

16 Oct 2026 · 5 menit baca

Edulaw Insight

Sejarah dan Konsep Agreement on Rules of Origin dalam Hukum Perdagangan Internasional

Pelajari aturan asal barang (Rules of Origin) WTO dan RCEP. Pembahasan mencakup sejarah dari Konvensi Kyoto, kriteria wholly obtained dan substantial transformation (CTC & RVC), hingga peran kelembagaan Komite ARoO dan WCO dalam menjamin kepastian perdagangan internasional.

13 Oct 2026 · 7 menit baca

Legal 101

Kapan Merger & Akuisisi Wajib Lapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

Merger dan akuisisi tidak hanya menjadi strategi ekspansi bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi dalam hukum persaingan usaha. Di Indonesia, kewajiban notifikasi kepada KPPU ditentukan antara lain berdasarkan nilai aset dan nilai penjualan para pihak yang bertransaksi. Lalu, bagaimana cara menghitung kedua nilai tersebut dan kapan suatu aksi korporasi wajib dinotifikasikan?

11 Oct 2026 · 7 menit baca

Edulaw Insight

Beda Konsep Afiliasi dalam Hukum Persaingan Usaha dengan Hukum Pasar Modal

Pada aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan antarbadan usaha yang berafiliasi pada dasarnya tidak wajib melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

11 Oct 2026 · 7 menit baca

Regulatory Update

MK Tak Temukan Bukti Gibran Memiliki Ijazah, Mengapa Tetap Tak Membatalkan Jabatannya?

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden RI) memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Namun, pada saat yang sama, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

08 Oct 2026 · 6 menit baca

Edulaw Insight

Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha

Pada dasarnya, UU 5/1999 memuat, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Namun, dalam membaca norma dalam legislasi tersebut ternyata memiliki dua pendekatan, yaitu per se illegal dan rule of reason.

08 Oct 2026 · 6 menit baca

Edulaw Insight

Inkonstitusionalitas Presiden Memilih Calon Wakil Presiden Dalam Kekosongan Jabatan

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan Presiden mengusulkan calon Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan kemudian MPR memilihnya. Pasal 140 ayat (4) Tatib MPR memunculkan persoalan saat kewenangan memilih beralih kepada Presiden.

07 Oct 2026 · 7 menit baca

Edulaw Insight

Sekuritisasi Aset? Menjadikan Aset menjadi Efek

Di tengah tingginya backlog perumahan di Indonesia, sekuritisasi aset menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat memperkuat likuiditas sektor perumahan. Melalui mekanisme ini, piutang KPR dialihkan dan ditransformasikan menjadi Efek Beragun Aset (EBA) yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Bagaimana mekanisme sekuritisasi aset bekerja dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya?

05 Oct 2026 · 5 menit baca

Legal 101

DPR dari Masa ke Masa: Perjalanan Lembaga Perwakilan dalam Dinamika Ketatanegaraan.

“DPR yang kita kenal hari ini tidak lahir dalam satu malam.” Kedudukan DPR terus berkembang mengikuti dinamika konstitusi. Perubahan kedudukan dan kewenangan DPR menunjukkan bahwa lembaga perwakilan selalu berkembang mengikuti dinamika ketatanegaraan Indonesia.”

04 Oct 2026 · 6 menit baca

Law & Governance

Hakim Dalami Kedudukan Certificate of Attendance dalam Pendidikan Gibran

Persidangan mendalami kedudukan Certificate of Attendance dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran. Kemendikdasmen menyebut dokumen tersebut menunjukkan kehadiran, sedangkan status tamat dinilai melalui transkrip. Padahal, dokumen pendidikan seperti ijazah atau sertifikat kelulusan menjadi bukti tamat pendidikan.

02 Oct 2026 · 4 menit baca