Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Saya tidak tahu kalau perbuatan itu dilarang oleh hukum." Dalam kehidupan sehari-hari, alasan tersebut mungkin terdengar wajar. Tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah. Namun, dalam hukum, ketidaktahuan terhadap suatu aturan pada umumnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Prinsip tersebut lahir dari sebuah konsep yang dikenal sebagai fiksi hukum (legal fiction). Secara sederhana, fiksi hukum adalah anggapan yang dibentuk oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Salah satu bentuk fiksi hukum yang paling dikenal adalah anggapan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang telah berlaku. Konsep ini kemudian melahirkan asas ignorantia juris non excusat, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf.
Sekilas, konsep tersebut memang tampak bertentangan dengan realitas. Indonesia memiliki ribuan peraturan yang tersebar dalam berbagai bidang, mulai dari hukum pidana, perdata, administrasi negara, hingga aturan teknis yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga. Sulit membayangkan setiap warga negara mengetahui seluruh aturan tersebut. Bahkan bagi seorang sarjana hukum sekalipun, mempelajari seluruh peraturan yang berlaku merupakan hal yang hampir mustahil.
Lantas, mengapa hukum tetap menganggap setiap orang mengetahui hukum?
Jawabannya berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kepastian. Apabila setiap orang dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan alasan tidak mengetahui adanya suatu aturan, maka penegakan hukum akan kehilangan kepastian. Aparat penegak hukum harus membuktikan apakah seseorang benar-benar mengetahui aturan tersebut atau tidak. Keadaan seperti ini tentu akan menyulitkan proses penegakan hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan.
Karena itu, hukum memilih menggunakan pendekatan fiksi hukum. Setiap peraturan yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh masyarakat dan sejak saat itu memiliki kekuatan mengikat. Dengan cara tersebut, hukum dapat diterapkan secara konsisten kepada setiap orang tanpa melihat apakah yang bersangkutan benar-benar telah membaca atau memahami aturan tersebut.
Namun, penerapan fiksi hukum bukan berarti negara terbebas dari tanggung jawabnya. Justru sebaliknya, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap peraturan dapat diakses oleh masyarakat. Penyebarluasan informasi hukum, penggunaan bahasa yang lebih sederhana dalam penyusunan regulasi, hingga pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu membangun kesadaran bahwa hukum bukan hanya urusan aparat penegak hukum atau praktisi hukum. Setiap warga negara memiliki kepentingan untuk memahami aturan yang berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari. Kesadaran hukum yang baik tidak hanya membantu seseorang menghindari pelanggaran, tetapi juga membuatnya lebih mampu memperjuangkan hak-haknya ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Fiksi hukum bukanlah anggapan bahwa semua orang benar-benar mengetahui seluruh peraturan yang berlaku. Konsep ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjaga kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat, tetapi juga benar-benar dipahami dan dapat dijalankan oleh setiap warga negara.
