Ringkasan Publikasi
Ketiadaan pengaturan mengenai Presiden berhalangan sementara menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur mekanisme pelimpahan tugas melalui mandat, dengan membedakan pelimpahan administratif dalam kondisi normal dan kewenangan substantif secara terbatas dalam kondisi abnormal.